Klaten –
Pemkab Klaten, Jawa Tengah menyiapkan tiga shelter dan 26 desa paseduluran untuk menampung pengungsi jika sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi. Pemkab juga menyiapkan protokol kesehatan virus Corona (COVID-19).
“Kami sudah lakukan cek tiga shelter untuk antisipasi segala kemungkinan. Termasuk jika harus menerapkan protokol kesehatan COVID,” kata Sekretaris BPBD Pemkab Klaten, Nurcahyono kepada detikcom di kantornya, Kamis (9/7/2020).
Nur menjelaskan tiga shelter yang disiapkan ada di Desa Demak Ijo Kecamatan Karangnongko, Desa Kebondalem Lor Kecamatan Prambanan, dan Desa Menden Kecamatan Kebonarum. Daya tampung normal tiap shelter 250 orang.
“Daya tampung dalam kondisi biasa 250 orang tetapi karena ini terkait protokol kesehatan COVID, kita asumsikan dua meter persegi untuk satu orang. Dengan begitu daya tampung tinggal 100-125 orang,” lanjut Nur.
Untuk menampung pengungsi selebihnya, imbuh Nur, BPBD mengandalkan desa paseduluran yaitu desa yang dibentuk untuk siap menampung pengungsi. Desa itu jumlahnya 26.
“Desa paseduluran ada 26 desa untuk menerima pengungsi dari 13 desa di atas (Merapi). Desa tambahan sedang kita petakan jika memungkinkan,” ujar Nurcahyono.
Lebih lanjut Nurcahyono mengatakan selain memetakan desa paseduluran, BPBD tengah mengkaji kemungkinan penggunaan fasilitas lain untuk menampung pengungsi. Termasuk bangunan pemerintah dan gedung sekolah.
“Di tiap desa sudah ada gedung desa. Termasuk ada gedung sekolah yang sekarang tidak digunakan dan akan kita petakan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pemkab Klaten, Sip Anwar menjelaskan karena dalam masa pandemi maka harus tetap mengacu protokol kesehatan COVID-19.
“Misalnya harus diatur jarak, ada sarana cuci tangan, ketersediaan air dan lainnya. Ukuran daya tampung shelter pun berubah hanya bisa menerima 50 persen,” jelas Sip di kantor Pemkab Klaten.
Untuk menampung pengungsi yang tidak tertampung di shelter, tambah Sip, pihaknya akan menggunakan gedung milik desa dan sekolah. Namun gedung milik pemerintah yang akan diutamakan terlebih dulu.
“Sekolah kan masih libur dan sekarang tiap desa mempunyai gedung serbaguna. Tapi kita akan manfaatkan dulu punya pemerintah dan akan kita petakan,” kata Sip Anwar.
Ia meminta masyarakat untuk tetap mematuhi rekomendasi BPPTKG dan tidak panik. Yakni kawasan rawan bencana (KRB) III tidak boleh untuk aktivitas masyarakat.
“Sejak dulu kan kawasan KRB III tidak boleh untuk kegiatan. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik,” imbuhnya.
(rih/sip)
