Pemberian makanan dan uang dalam patroli dialogis yang sudah dimulai ini tampaknya merupakan terobosan yang ditempuh. Kita masih perlu melihat apakah cara inii efektif atau tidak, apakah hanya berguna sesaat dan tidak berkeberlanjutan. Ditanyai soal ini, Prof David Reeve dari UNSW Australia menyatakan: uang atau makanan. Tapi, dalam konteks PPKM sekarang ini mungkin ada sisa Selanjutnya, pengamat sosial Ego Arifianto dari Universitas Andalas menyataka bahwa pendekatan pemberian bantuan makanan dan uang idenya bagus tapi harus disahakan sejalan dengan tujuan utama kegiatan, yakni meningkatkan pemahaman prokes dan penerapan PPKM darurat. “Selama ini cuma akhirnya berupa kebiasaan kegiatan bagi-bagi bantuan, tidak akan memberi efek yang besar. Di satu sis, ini cara bagus bagi imej positif polisi dan menarik kepatuhan mereka. Tapi di sisi lain harus hati-hati terjebak pada upaya mereka yang mencari popularitas, bahkan pengaruhi politik termasuk jajaran pimpinan di Polri” demikian tambahnya.
Jakarta, 27 Juli 2021. Selama pemberlakuan dan perpanjangan PPKM darurat, tidak sedikit video dan berita muncul dan menjadi viral terutama mengenai sejumlah anggota masyarakat yang memberi bantuan makanan atau uang kepada masyarakat. Sebuah video di platform Tiktok milik @ahyarwahyur (14/7/2021) memperlihatkan aksi sesosok pria bermotor yang membagi-bagikan uang bantuan PPKM berjumlah puluhan juta, baik kepada pengendara motor, ojek online, tukang parkir maupun sopir angkot. Pria tersebut membagikan uang Rp 100 ribuan kepada orang-orang itu, yang ditemuinya di jalan. Sambil berteriak, ia menyerukan bahwa uang tersebut merupakan bantuan saat PPKM darurat. Belakangan diketahui bahwa pria dermawan itu seorang youtuber bernama Doni Salman. Ia menyatakan melakukan kegiatan bagi-bagi uang atas nama para subcsribernya. Besar kemungkinanannya, ini dlakukan semata-mata untuk mendongkrak popularitas platformnya karena terbukti menjadi viral. Usahanya berhasil menarik simpati dan menggugah banyak orang.
“Coba kalau semua pejabat negeri ini punya nurani kayak gini, pasti rakyat nggak menjerit, turun kejalan bagi-bagi sembako selama PPKM, jangan pas pemilu aja,” komentar seorang warganet. Selain video tersebut, masih ada beberapa video lain yang beredar dengan tema yang sama. Di antaranya tidak sedikit yang dilakukan donatur yang benar-benar merasa iba dan terpanggil dengan situasi sulit ekonomi yang tengah dihadapi banyak orang dalam masyarakat.
Imej Polisi Humanis
Rupanya itu bukan hanya aktivitas dominan dari influencer atau tokoh-tokoh lain yang dikenal dalam masyarakat. Beberapa aparat kepolisian di beberapa tempat tidak ketinggalan juga ikut melakukan hal yang sama. Salah satu contohnya adalah AKP Ade Firmansyah yang bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. Beredar video yang memperlihatkan aktivitasnya membantu masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19 di kota Makassar. Setiap hari, mobilnya mengangkut bahan makanan seperti beras da tak ketinggalan membawa pisang goreng kekinian “Rich Banana” jajanan jualan bisnis istrinya.
Sang polisi tampak setiap harinya, dalam perjalanan dari rumah ke kantornya, ia membagi-bagikan bahan makanan maupun makanan jadi yang dibawanya kepada orang-orang yang kurang mampu yang dilihatnya di jalanan yang sedang mencari nafkah. Selain bahan makanan maupun makanan jadi, ia bersedekah memberikan uang tunai kepada orang yang ditemuinya di jalanan tersebut. Menurut Ade, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memerintahkan seluruh jajarannya termasuk dirinya agar setiap hari membantu orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan. Tindakan Ade dan imbauan mulia dari Polda Sulsel jelas sangat terpuji. Ia menjadi contoh positif kriteria polisi yang baik, humanis dan penolong. Kehadirannya tentu menjadi peneduh di tengah-tengah banyaknya kritikan dan tuduhan sikap aparat kepolisian yang kasar dan arogan menghadapi masyarakat yang sedang menderita selama pemberlakuan PPKM ini.
Sikap kebersamaan, menolong dan kerelaan berbagi kepada yang mengalami kesulitan merupakan cermin pemahaman terhadap keperluan paling hakiki yang dibutuhkan dalam masyarakat. Selain Ade, ada pula polisi lain yang bergerak cepat dan berinisiatif membantu pedagang kaki lima atau usaha warung dan restoran yang kesusahan selama penerapan PPKM darurat. Tidak sedikit jumlah video yang di-share secara luas, baik di WhatsApp, Facebook atau Instagram, yang memperlihatkan langkah-langkah serupa, yang dilakukan secara spontan oleh pimpinan Polres, Polda dan jajarannya di berbagai tempat di Indonesia. Satu yang menarik adalah konten akun Instagram Polresta Surakarta, yang mengunggah video memperlihatkan aparat kepolisian membeli makanan di restoran yang sepi dari pembeli di kota itu.Awalnya, pemilik restoran Loji lawas Food and Coffee membuat spanduk bertuliskan ‘Bapak ibu aparat kita sudah beberapa hari nggak ada yang beli lho!! Pernyataanya itu langsung direspon oleh polisi.
“Kami dari Polsek Laweyan menindaklanjuti informasi yang beredar di medsos ada satu rumah makan terdampak PPKM Darurat yaitu sepi pembeli, oleh karena itu kami dari Polsek Laweyan berinisiatif untuk memberikan contoh kepada warga masyarakat untuk atau boleh membeli makan di resto tapi bukan untuk makan di tempat tetapi take away atau makan di rumah,” kata Kapolsek Laweyan AKP Bobby. Tindakan sebagian anggota polisi memberikan contoh baik dan keteladan bagi masyarakat luas untuk saling membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Secara tidak langsung cara-cara seperti ini juga menunjukkan efektivitas respon polisi berkenaan dengan kesuksesan pelaksanaan PPKM darurat ini. Kepolisian Surakarta secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemberlakuan prokes ketat tidak menghalangi usaha restoran tetap berjalan, asalkan mereka disokong oleh masyarakat.
Patroli Dialogis Selama PPKM Darurat
Cerita-cerita di atas merupakan contoh betapa komunikasi itu penting dibina dan dikembangkan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pemberian bantuan makanan, uang maupun dukungan bagi bisnis kecil bisa menjadi insentif keberhasilan program-program kepolisian. Hal ini juga jelasa akan penting bagi program patroli dialogis yang dijalankan selama PPKM yang perlu menicptakan komunkasi yang positif dan berhasil. Patroli dialogis merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Sabhara yang amat vital, utamanya mengontrol disiplin dan mobilitas masyarakat. Setiap aparatnya dituntut mampu mengamati, mengawali dan memperhatiakn situasi dan kondisi di daerah yang menjadi sasaran patrolinya. Mereka perlu rujukan-rujukan yang memperlihatkan keberhasilan pendekatan komunikatifnya.
Upaya memberikan bantuan makanan dan uang dalam kegiatan patroli dialogis selama PPKM sah-sah saja bila ingin diterapkan, karena tujuannya menolong dan mampu menyentuh segi paling humanis dan kemanusiaaan. Namun demikian, penerapannya haruslah mempertimbangkan segi pesan yang harus sampai dan dipatuhi. Menciptakan komunikasi antara polisi dan masyarakat tentang kamtibnas dan sosialisasi tatanan ‘New Normal’ agar terjalin dengan baik tidaklah mudah. Apalagi ketika masyarakat sedang menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Jajaran kepolisian di seluruh Indonesia banyak menghadapi tantangan dalam patroli dialogis ini sejak munculnya pandemi Covid-19 pertama kali. Namun demikian komitmen mereka untuk bergerak nyata telah ditunjukkan dengan aktivitas mereka di banyak daerah.
Patroli dialogis mereka selama ini berusaha mencptakan sinerji dengan banyak pihak agar upaya mendisiplinkan masyarakat meminimalisir bahaya penularan Covid-19 bisa terlaksana hingga tingkat paling bawah masyaarakat mulai dari kecamatan, desa, hingga RT/RW. Mereka secara aktif tidak putus-putusnya menjalankan patroli dialogis lewat pemberian himbauan dari Kapolri untuk mematuhi Cara 5M: menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilita demi pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Saat isu adanya aksi demo untuk menolak PPKM muncul, pihak polisi segera bergerak membagi-bagikan sembako, makanan dan uang sebesar rp500 ribu kepada ratusan pengemudi ojol dan PKL di Jakarta Timur. Bantuan itu sengaja diberikan agar para ojol dan PKL tidak tertarik ikut bergabung dengan demo menolak PPKM darurat yang disebarkan secara luas lewat medsos. Usaha yang disertai dengan pemberian bantuan itu tampaknya berhasil karena para ojol dan PKL berjanji tidak akan mengikuti demo tersebut.
Sementara itu, aparat kepolisian di wilayah-wilayah tampak aktif pula terus melaksanakan patroli dialogis di era PPKM ini. Bersama anggota TNI, personel Polri makin menggiatkan patroli dialogi dan sosialisasi kepada warga setempat. Beberapa patroli gabungan rutin berusaha menyasar tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian seperti warung-warung. Mereka memberikan informasi yang diperlukan masyarakat terutama yang berada di zona merah karena tingginya angka infeksi Covid-19. Para petugas patroli gabungan tersebut tidak lelah-lelahnya menyampaikan imbauan kepada masyarakat yang sedang berkumpul untuk mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Di Bali, kegiatan patroli dialogis terkait PPKM antara lain dilaksanakan di Desa Dauh Puri Kangin selama 3 (tiga) hari dari 16 Juli 2021 s/d 18 Juli 2021. Petugas menyasar toko-toko dan pedagang dan meminta mereka mentaati aturan PPKM Darurat, menerapkan protokol kesehatan dan mengingatkan masyarakat agar tidak membuat kerumunan. Kegiatan patroli ini juga melibatkan LINMAS Desa Dauh Puri Kangin, 2 orang Pecalang dari masing-masing Dusun, Pelaksana Kewilayahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, B.K.O Baja Polwan, Perangkat Desa dan Staf dan didampingi Ibu Perbekel Desa Dauh Puri Kangin. Di tempat lain seperti Lumajang, kegiatan patroli dialogis sekaligus himbauan penerapan PPKM dilaksanakan dengan baik di gazebo Hutan Jati Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro (25/7/2021).
Kapolsek Senduro AKP Joko Wintoro menjelaskan bahwa personelnya gencar melaksanakan patroli di tengah pandemi Covid-19 agar sosialisasi protokol kesehatan 5M yakni Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas dapat sukses dilakukan.
Karena perpanjangan penerapan PPKM darurat membuat beban ekonomi kebanyakan masyarakat sangat terdampak. Menteri Sosial Tri Rismaharini memutuskan menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) Rp300 ribu per bulan per penerima kepada masyarakat saat penerapan PPKM Darurat. BST ini juga akan diperpanjang dua bulan dari Juli-Agustus, sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp 600 ribu per penerima. Selain itu juga tersedia pula BLT desa dan berbagai stimulus. Walaupun Pemerintah memberikan beberapa bantuan untuk warga selama PPKM darurat, kesulitan ekonomi masih tetap dirasakan oleh masyarakat yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam situasi seperti ini, menuntut kepatuhan untuk menjalankan prokes semakin sulit direalisasi apalagi tanpa disertai terorobosan yang kreatif. Situasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menutntut adaptasi dan reorientasi baru. Pemberian bantuan yang dapat mengurangi beban masyarakat tentu akan sangat membantu sekali. Artinya, setiap bantuan ekonomi yang diberikan Polda setempat beserta seluruh jajajarannya kepada masyarakat, apapun bentuknya, tentu akan sangat membantu meringankan beban mereka.
Patroli Dialogis Disertai Bantuan
Pada 20 Juli yang lalu, kepolisian Resor Pamekasan, Madura, Jawa Timur dilaporkan telah melakukan patroli dialogis sekaligus memberikan bansos kepada PKL di masa PPKM darurat ini.
Kapolres Pamekasan AKBP Apip Ginanjar, S.I.K., M.Si melalui Kasubbaghumas Polres Pamekasan AKP Nining Dyah PS mengatakan, bahwa kegiatan bagi-bagi bantuan sembako itu tidak lain untuk membantu meringankan beban masyakarat, khusunya para pedagang kaki lima dimasa PPKM Darurat.
Di samping bagi-bagi sembako, Polres Pamekasan juga melaksanakan patroli penegakan PPKM Darurat dengan mengusung semangat humanis. Karena dengan begitu, pedagang akan bersedia sukarela menutup kegiatan usahanya pada batas waktu pukul 20.00 wib malam.
Pemberian makanan dan uang dalam patroli dialogis yang sudah dimulai ini tampaknya merupakan terobosan yang ditempuh. Kita masih perlu melihat apakah cara inii efektif atau tidak, apakah hanya berguna sesaat dan tidak berkeberlanjutan.
Ditanyai soal ini, Prof David Reeve dari UNSW Australia menyatakan:
“Dalam masyarakat Indonesia sesungguhnya masih kental kebiasaan enggan berurusan dengan polisi. Mereka malah banyakmencoba menghindari diri dari polisi karena ketidakpuasan dengan kinerja mereka. Jadi, kalau ingin mengambil hati mereka, lebih baik sistemnya diperbaiki, terutama memperbaiki kemampuan komunikasi mereka dan bukanhanya mengiming-imingi masyarakat dengan
uang atau makanan. Tapi, dalam konteks PPKM sekarang ini mungkin ada sis
Selanjutnya, pengamat sosial Ego Arifianto dari Universitas Andalas menyataka bahwa pendekatan pemberian bantuan makanan dan uang idenya bagus tapi harus disahakan sejalan dengan tujuan utama kegiatan, yakni meningkatkan pemahaman prokes dan penerapan PPKM darurat.
“Selama ini cuma akhirnya berupa kebiasaan kegiatan bagi-bagi bantuan, tidak akan memberi efek yang besar. Di satu sis, ini cara bagus bagi imej positif polisi dan menarik kepatuhan mereka. Tapi di sisi lain harus hati-hati terjebak pada upaya
mereka yang mencari popularitas, bahkan pengaruhi politik termasuk jajaran pimpinan di Polri” demikian tambahnya.
Dibandingkan dengan Australia
Tampaknya agak sulit membandingkan situasi di Indonesia dengan di Australia tkarena peran polisi dan pendekatan patroli dialogis tidak sama penerapannya
Penting ditekankan bahwa peran polisi dalam penanggulangan Covid-19 di Australia sangat minimal apalagi dibandingkan dengan peran Polri dan TNI di Indonesia. Di luar tugas penegakan hukum, kebijakan pandemi Covid-19 termasuk lockdown di Australia adalah wewenang penuh Kementerian kesehatan.
Penegakan hukum di Indonesia biasanya memerlukan sosialisasi yang dilakukan terus- menerus dan bertahap, mulai dari upaya promosi prokes hingga patroli dialogis Polri. Sebaliknya, program-program sosialisasi di Australia lebih menyerupai ‘self-learn’ atau dilakukan mandiri. Perdana Menteri, Premier dan Menteri kesehatan federal maupun negara bagian selalu muncul di televisi untuk mengupdate situasi tersebut.
Mengingat Australia adalah negara berbentuk Federal, setiap negara bagian memiliki otoritas masing-masing di bidang kebijakan kesehatan mereka. Sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan Greg Hunt, setiap negara bagian memiliki kebijakan-kebijakan yang tersendiri, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dengan berbagai variasinya, setiap pemerintah negara bagian di Australia, apakah South Australia, West Australia atau Queenslands, menerapkan aturan secara hitam putih, tidak pandang bulu dan terukur.
Informasi yang seragam mengenai situasi terkini tersedia secara luas dan dapat mengakses dengan semangat kesadaran pribadi. Sudah menjadi tanggungjawab setiap warga untuk memahaminya guna menghindari sanksi pelanggaran bila tidak mematuhinya.
Pengaruh pendapat para ahli kesehatan sangat kuat dalam menentukan kebijakan tentang pandemi dan pengontrolan pandemi juga amat terbantu dengan kecanggihan sistem tracing dan testing. Karenanya ini juga berhubungan dengan masalah mengontrol kerumunan.
Pengontrolan suatu kerumunan di Australia tidak sekompleks di Indonesia sehingga serangkaian patroli dialogis terus-menerus tidak dilakukan untuk mengawasi warga.
Pemerintah Australia tidak mengalami persoalan serius menghalau kerumunan karena memiliki sistem survelans yang cukup canggih.
Aktivitas informal pedagang kaki lima atau sektor informal lain seperti halnya di Indonesia misalnya, tidak dikenal di Australia, membuat pekerjaan kepolisian di Australia sesungguhnya lebih ringan dibandingkan Indonesia. pemerintah membuat aturan-aturan yang jelas mengenai jumlah orang yang dibolehkan dalam toko, mall, terminal atau transportasi umum tertentu. Dan tempat-tempat itu biasanya terdafar dan memiliki link langsung dengan pemerintah. Link ini diperlukan untuk keperluan pendokumentasian tracing.
Setiap warga yang terdeteksi melanggar dapat langsung dihubungi lewat gajet mereka. Misalnya lupa melaporkan secara online keberadaannya di tempat-tempat yang mereka kunjungi.
Setiap warga amat berusaha menghindari kemungkinan-kemungkinan catatan pelanggaran-pelanggaran tindak pidana kriminalitas terekam abadi, sebab akan menciptakan kesulitan-kesulitan bagi mereka ketika berurusan dengan pelbagai aktivitas termasuk kerja, aktivitas sosial dan seterusnya.
Dengan sistem tracing dan surveilans pemerintah sudah jalan dengan baik, gerak-gerik seseorang lebih termonitor dan terkontrol dibanding Indonesia. Tentu saja dalam hal ini karena terdapatnya infrastruktur teknologi online canggih yang sudah diterapkan.
Saat ini di beberapa negara bagian seperti NSW dan Victoria tengah menerapkan lockdown. Mereka yang masuk dalam zona merah benar-benar tidak diperkenankan bepergian lebih dari radius 5 km. Hanya satu orang di alamat rumah yang bersangkutan yang boleh melakukan perjalanan ke luar rumah guna memenuhi kebutuhan esensial mereka.
Jarang ada masyarakat yang sengaja melanggarnya, karena penegakan hukum ketat sudah yang telah berjalan. Apalagi sanksi yang diterapkan kepolisian sungguh besar dan berat.
Setiap warga Australia dituntut mentaati keselamatan diri dan lingkungannya secara bertanggungjawab. Bila mereka terbukti melanggar aturan yang menyebabkan kematian orang lain, hukumannya juga sangat berat dan polisi dapat terlibat memberikan sanksi dalam hal ini.
Bansos dalam konteks lockdown di Australia
Pihak aparat keamanan kepolisian di Australia hanya bertindak sebagai penyokong penegakan hukum, misalnya menjalankan penangkapan, denda dan aturan-aturan yang harus dipatuhi selama pandemi. Mereka tidak aktif dimintai pertolongannya seperti dalam pembagian bansos atau program vaksinasi Indonesia.
Bantuan makanan atau uang bagi setiap warga ada, namun tidak dilakukan door-to-door dan melibatkan petugas kemanana.. Mendatangi masyarakat jelas dianggap tidak aman dan melanggar ketentuan prokes. Aturan ketat prokes selama pandemi Covid-19 tidak bisa ditawar-tawar dan memprioritaskan kepada pihak-pihak tertentu. Elit politik dan selebiriti malah ada yang ditangkap karena tidak memenuhi aturan ini.
Tidak ada alasan seperti di Indonesia bagi warga Australia tetap mencari nafkah selama lockdown. Sistem sosial di Australia berjalan baik selama lockdown.
Perdana Mentri Australia Scott Morrison menetapkan bahwa setiap warga Australia yang kehilangan pekerjaan, atau jam kerjanya berkurang diminta mendaftarkan diri secara obkube pada kantor urusan sosial Australia yang telah ditetapkan. Begitu pula bagi pelaku bisnis khususnya menengah ke bawah.
Selama lockdown, pemerintah memberikan tunjangan kepada warga secara berkala lewat program ‘jobseeker’. Pemerintah juga meminta pebisnis setingkat UMKM tidak memecat pegawainya dan pemerintah bersedia membantu membayarkan gaji mereka lewat program ‘jobkeeper’ sampai lockdown selesai.
Beberapa kali warga mendapat bantuan dana tambahan dan voucher untuk membeli makanan dan kebutuhan mereka. Sistem bansos seperti ini tampaknya memiliki dimensi keberlanjutan dan bukan sekadar bagi-bagi makanan dan uang saja untuk pencitraan atau popularitas.
Pemerintahnya benar-benar didorong untuk menolong warganya dan bantuan itu harus mempertimbangkan kontinuitas dan pemenuhan hak dalam konteks pemberlakuan lockdown yang sesungguhnya tanggungjawab penuh pemerintah.
Tantangan baru polisi dalam menghadapi kerumunan
Saat Indonesia menghadapi pemberlakuan PPKM yang kemudian diperpanjang saat ini, Australia juga sedang menghadapi persoalan yang sama dengan kompleksitas persebaran varian delta Covid-19 di masyarakat.
Sebelum penerapan lockdown ini, sudah cukup lama masyarakat di beberapa negara bagian seperti NSW di Australia yang menikmati kebebasan kelonggaran restriksi karena kcovid-19 sangat terkontrol. Masa itu kini telah berakhir.
Penerapan lockdown terbaru telah membuat banyak orang frustrasi. Warga Australia menunjukkan kekesalannya dengan unjuk rasa yang berujung pada kericuhan antara polisi dengan warga di Sydney 24 Juli lalu. Peristiwa ini menjadi berita global dan Premier Gladys Berejiklian menyesalkan kejadian ini.
Menurut Surat kabar Sydney Morning Herald, banyak kalangan di Australia merasa tidak puas dengan kebijakan keras yang diterapkan kembali oleh pemerintah sehingga kegiatan tersebut mampu menarik banyak pengikut menghadiri even itu dan mengabaikan prokes.
Komisioner polisi Mick Fuller dengan tegas berusaha menghalau mereka untuk menghindari kerumunan yang berbahaya menjadi faktor penyebaran transmisi baru. Beberapa orang kemudian ditangkapi dan dijatuhi denda karena dikawatirkan telah berlaku sebagai ‘Super spreeder’ (sumber penularan transmisi) selama even tersebut.
Munculnya varian baru Covid-19 ternyata membuat ketegasan polisi NSW tidak lagi sebagai sesuatu yang menakutkan karena masyarakat makin merasa frustrasi dan depresi dengan pandemi ini. Para pengunjuk rasa kapok bahkan telah merencanakan unjuk rasa baru di akhir pekan. Menurut 9NewaSydney, yang bisa dilakukan polisi hanyakan menurunkan personelnya dan akan secara tegas memberi sanksi tegar untuk pelanggaran membuat kerumunan. (Isk – dari berbagai sumber).
