JAKARTA – Pemerintah daerah (Pemda) dituntut untuk bertindak cepat (swiftly) untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi adalah kunci untuk menghadapi varian baru Omicron.
Di sisi lain, Presiden Jokowi menargetkan pada Desember 2021 tingkat vaksinasi bisa mencapai 70%. “Kita semua tidak boleh lengah, jadi vaksinasi juga kuncinya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengutip siaran pers dari Puspen Kemendagri, Rabu (12/8/2021).
Tito mengungkapkan strategi yang perlu dilakukan beberapa kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi. Salah satunya adalah monitoring dan evaluasi target vaksinasi, stok vaksin dan ketersediaan vaksinator.
Selain itu, gubernur perlu mengirimkan tim ke lokasi untuk memetakan tantangan dan kendala yang dihadapi kabupaten/kota yang belum mencapai tujuannya. Gubernur juga wajib melakukan pengawasan dan peningkatan kedisiplinan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan vaksin melalui penerapan electronic logistics immune monitoring system (SMILE).
Tak hanya itu, Tito juga meminta gubernur untuk melakukan kampanye dan kegiatan sosial secara besar-besaran melalui berbagai media. Sementara itu, langkah yang perlu dilakukan bupati/walikota adalah meningkatkan segala upaya dan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat vaksinasi.
Selain itu, Bupati/Walikota perlu mempercepat vaksinasi hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti kecamatan, kabupaten/desa, RT dan RW. Ia juga meminta bupati/walikota untuk mengunjungi masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah, terutama para lansia dan difabel.
Tito kemudian menilai bupati/walikota juga perlu mempertimbangkan vaksinasi sebagai syarat pemberian bantuan sosial. Mantan Kapolri itu mengatakan vaksinasi bisa dipercepat melalui gotong royong antar daerah.
Untuk daerah yang angka vaksinasinya mencapai target, bisa mengirimkan vaksinator untuk membantu daerah lain. “Mungkin Gubernur perlu menentukan sendiri daerah/kota mana (vaksinasi) yang masih sangat sedikit (vaksinasi), dan untuk walikota, bupati (dengan) kecamatan, desa rendah (vaksinasi), ada vaksinator, dan kemudian (Dukungan) Vaksinnya ada, jadi daerah sudah diperkuat,” pungkasnya.
