Mataram, ForumDaerah.com – Ketika Nusa Tenggara Barat (NTB) menyingsingkan lengan baju menyambut Pilkada 2024, gelombang #SeruanIndonesiaDamai mengalir kencang untuk menjamin pesta demokrasi yang harmonis. Hiruk pikuk politik yang semula hanya rangkaian topik secangkir kopi, kini merangkum ekspektasi publik akan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang damai, tanpa konflik, meneguhkan fondasi kebhinekaan Indonesia.
Keseriusan komitmen terwujud dalam pertemuan besar-besaran di Kota Mataram, di mana perwakilan berbagai elemen masyarakat “menyerukan komitmen untuk menciptakan pilkada damai agar pesta demokrasi yang digelar 5 tahunan itu tidak menimbulkan pertikaian dan perpecahan di masyarakat”. Peran serta aktif penjabat gubernur NTB, Hassanudin, juga turut menjadi cahaya panduan menuju suasana kondusif jelang Pilkada.
Menjagokan partisipasi masyarakat dalam demokrasi, Pilkada 2024 damai di NTB menjadi barometer keberhasilan pengamanan pilkada serentak yang telah dirancang matang. Dengan personel gabungan mencapai 10.625 personel dan menurut Kapolda NTB Irjen Polisi Raden Umar Faroq, fokus pengamanan adalah “optimalkan pengamanan tempat pemungutan suara karena lokasi itu dianggap rawan gesekan”.
Penetrasi internet yang mencapai 79.5% di Indonesia, menurut survei 2024 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menjadi catatan vital dalam kampanye damai di media sosial. Sikap bijak menggunakan media sosial akan menghindarkan dari berita bohong yang berpotensi memecah belah. Itratip, Ketua Bawaslu NTB, sepakat akan kesiagaan menjadi langkah preventif, menggarisbawahi dinamika media sosial yang “biasanya dimulai dari isu yang dikelola di media sosial dari awalnya adu jargon hingga bisa berujung menyentuh isu SARA”.
Komitmen Polri juga tidak kalah resmi, ditandai dengan ucapan “Mari kita wujudkan Pilkada serentak yang aman, damai, dan tertib melalui pelaksanaan Operasi Nusantara Cooling System, yakni dengan menjunjung tinggi semangat netralitas dan perdamaian,” menurut Irjen Asep Edi Suheri dari Polri, seperti dikutip Instagram Divhumas Polri. Integritas keamanan dan kerukunan masyarakat terjaga lewat kearifan lokal, di mana tokoh masyarakat dan pemuka agama berkolaborasi demi
Pilkada Indonesia Harmonis.
Dalam perpolitikan lebih luas, isu strategis seperti revisi UU Pilkada oleh DPR yang akan menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan Nomor 70 Tahun 2024 membuka diskursus terkait asas keadilan politik dan hukum. Kepastian hukum menjadi tantangan utama, dimana terjadi penundaan “Rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUU Pilkada, Kamis (22/08),” karena tidak terpenuhi kuorum.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tetap kukuh pada putusan MK saat mengumumkan “169 calon kepala daerah yang akan mereka usung pada Pilkada 2024”. Pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di Jakarta yang melibatkan putusan MK sebagai fondasi pencalonan, merupakan lambang idealisme politik yang terjaga.
Indonesia Damai Jelang Pilkada 2024!
SeruanIndonesiaDamai bukan sekedar tagar, melainkan harapan dan determinasi kolektif bagi masa depan demokrasi yang semakin matang, sesuai dengan apa yang dihenyakkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga elemen hukum dan penegak terkait. Di Nusa Tenggara Barat, detik-detik mengarah ke Pilkada 2024 berlangsung di bawah semangat harmoni yang mematri, ‘Suasana kondusif Pilkada NTB’.
