SURABAYA – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan target Nol Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan pada tahun 2027. Ajakan ini disampaikannya saat memberikan pengarahan umum pada Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (23/10).
“Saya ingin mengajak kita semua, termasuk asosiasi transporter, pengusaha logistik, dan pengemudi, untuk berkomitmen merealisasikan Zero kendaraan over dimension over load di tahun 2027. Ini tidak bisa ditunda lagi, sesuai arahan Presiden, karena dampaknya luar biasa, terutama terhadap keselamatan,” tegas Aan.
Dirjen Aan memaparkan data penting bahwa angkutan barang yang melebihi dimensi dan muatan merupakan penyumbang kedua tertinggi kecelakaan lalu lintas setelah sepeda motor, dengan kontribusi sekitar 10-12% dari total kecelakaan. “Dampak kendaraan over dimension over load terhadap keselamatan sangat serius, terutama terkait angka fatalitas yang memprihatinkan,” tambahnya.
Selain keselamatan, kendaraan melebihi dimensi dan muatan juga berkontribusi merusak infrastruktur jalan yang dibiayai negara, memperpendek umur kendaraan, serta memicu kemacetan dan polusi. Oleh karena itu, komitmen bersama dianggap penting dalam mewujudkan target nol tersebut.
Pemerintah telah menyusun Sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai peta jalan penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan. RAN ini fokus pada integrasi data, penegakan hukum digital, harmonisasi regulasi, serta pemberian insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan badan usaha angkutan barang dan pengelola kawasan industri.
Menjawab kekhawatiran bahwa penerapan Zero Over Dimension Over Load dapat membebani ekonomi, Aan menyampaikan hasil survei BPS di Jakarta dan Jawa Barat. Survei tersebut menunjukkan kenaikan biaya logistik hanya 3,3% dengan dampak inflasi kecil yakni 0,02% sampai 0,14%, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi antara 0,06% sampai 0,08%. “Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, justru iklim investasi dan perekonomian akan bergairah, sehingga para pengusaha logistik atau pemilik kendaraan akan diuntungkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, survei BPS juga mengungkapkan manfaat sosial dan infrastruktur dari penerapan kebijakan ini, antara lain penurunan kecelakaan hingga 22% untuk angkutan logistik dan potensi efisiensi serta penghematan infrastruktur mencapai Rp1,4-2,8 triliun per tahun. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk pengembangan sektor lain dalam ekosistem angkutan logistik.
“Mari sukseskan Zero kendaraan over dimension over load pada 2027. Dengan niat baik, kita bisa menyelamatkan banyak nyawa karena satu nyawa yang hilang sudah terlalu banyak. Komitmen kita hari ini akan menyelamatkan ribuan nyawa di masa depan,” tutup Dirjen Aan dalam penutup pemaparannya.