Keberadaan Program Kartu Prakerja dinilai mempercepat proses inklusi keuangan di masa pandemi Covid-19. Itu karena program semi bantuan sosial ini terealisasi dengan sistem digital.
Mulai dari sistem pelatihan sampai penyaluran insentif yang menggunakan platform digital dan melibatkan perusahaan financial technology (fintech).
“Kami memberikan dukungan dan apresiasi karena program ini menggunakan fintech dalam proses penyaluran bantuan tunainya,” kata Ekonom dari UGM, Hendri Saparini dalam Press Briefing Indonesia Fintech Society (IFSoc): Outlook Fintech 2021, Jakarta, Selasa (29/12).
Hendri mengatakan penggunaan teknologi dalam penyaluran bantuan dinilai lebih efektif, lebih transparan dan stabilitas program lebih mudah dikontrol.
Sampai 27 November 2020 lalu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program Kartu Prakerja telah mencapai Rp 19,89 triliun dari total anggaran Rp 20 triliun.
“Penyerapan anggaran program kartu prakerja mencapai Rp 19,89 triliun dari anggaran Rp 20 triliun yang sebagian besar pencairannya lewat fintech,” kata dia.
Keberhasilan ini kata Hendri perlu menjadi sorotan karena perusahaan fintech ikut berperan berkontribusi dalam penanganan dampak pandemi.
Untuk itu, penyaluran bantuan sosial di tahun 2021 perlu dilakukan dengan cara serupa. Disamping itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi secara intens dan menyediakan akses layanan digital kepada masyarakat.
Sebab ini pemanfaatan teknologi ini bisa menjadi pisau bermata dua. Satu sisi menguntungkan dan sisi lainnya bisa menjadi ancaman.
“Karena ini jadi peringatan dan ancaman, ke depan perlu dikaitkan dengan sektornya. Jadi digitalisasi juga untuk keuangan lain bukan hanya secara umum,” kata dia mengakhiri.
