Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto, berkomitmen akan terus mematangkan beragam indeks pengukuran kinerja pemerintah wilayah yang digawangi lembaganya.
Sebab itu, beliau meminta banyak sekali masukan dan saran dari pemerintah wilayah supaya pengukuran yang dilakukan bisa optimal sinkron menggunakan tujuannya.
Hal ini dikatakan Eko waktu sebagai pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah, pada Bali, Kamis (19/5/2022).
“Kami meminta partisipasi, masukan, saran, dan banyak sekali hal lainnya tentang indeks yang terdapat pada BSKDN. Masukan Bapak dan Ibu akan sebagai bahan pertimbangan pada memaksimalkan metode pengukuran ke depannya,” ucap Eko.
Hal ini sekaligus menjawab saran yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang sebelumnya mengungkapkan perlunya adopsi ciri wilayah pada pengukuran kinerja pemerintah wilayah.
“Karakteristik wilayah perlu diakomodasi & diberi ruang. Sehingga wilayah yg tidak sama acara prioritas dan alokasinya, tidak diukur menggunakan parameter yang uniform,” jelas Indra.
Menanggapi hal tadi, Eko mengungkapkan ciri wilayah tidak dinafikan pada indeks yang disusun Kemendagri buat mengukur kinerja pemerintah wilayah. Meskipun begitu, beliau mendapat saran tersebut menjadi bahan penilaian buat peningkatan indeks dan pengukuran.
“Sebuah hal yg tidak mudah (mengadopsi semua ciri wilayah) pada mengukur keberhasilan dan konflik yang terdapat pada 34 provinsi Indonesia. Itu sebagai satu tantangan tersendiri. Ukuran (indeks) yg terdapat akan terus diperbaiki dan dipertimbangkan menggunakan syarat-syarat pada wilayah,” jelas Eko.
Tidak hanya itu, Eko pun meminta pemerintah wilayah buat menaikkan pemahaman terkait metode pengukuran yang sudah disusun Kemendagri.
Hal ini perlu dilakukan supaya pemerintah wilayah menerima output yang memuaskan buat wilayah mereka masing-masing. Hal ini jua diamini Sekda Bali.
Ia melihat parameter yang sudah disusun Kemendagri relatif kentara tetapi poly perangkat pemerintah wilayah, termasuk pada daerahnya, belum memahaminya secara maksimal.
“Semua indeks dibuat sang Kemendagri menggunakan parameter yang kentara. Hanya saja kita pada wilayah perlu memahaminya dengan baik. Maka kita perlu duduk beserta menyatukan persepsi, agar terdapat pemahaman,” ujarnya sekaligus mengungkapkan pentingnya FGD yang tengah dilakukan.
