JAKARTA – Kepercayaan pelanggan terhadap layanan logistik kini tidak lagi hanya diukur dari kecepatan pengiriman barang, melainkan juga dari kepatuhan kendaraan angkutan terhadap standar dimensi dan muatan yang ditetapkan. Di bawah kepemimpinan baru Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum., Korlantas Polri semakin memperkuat agenda strategis dalam menata ulang rantai distribusi logistik nasional guna mencapai target Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pengawasan berbasis teknologi, yakni dengan mengintegrasikan sistem Weight In Motion (WIM) dengan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Sistem integrasi ini memungkinkan pendeteksian serta perekaman secara otomatis terhadap setiap kendaraan yang melanggar ketentuan kapasitas muatan maupun dimensi saat melintas di jalan tol. Dalam operasionalnya, Korlantas Polri menerapkan pendekatan selective priority, yang memfokuskan tindakan penegakan hukum pada kendaraan dengan riwayat pelanggaran tinggi. Kebijakan ini merupakan keberlanjutan dari fondasi yang dirintis oleh pendahulu Irjen Pol. Wibowo, yakni Irjen Pol. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., yang menegaskan pentingnya perbaikan sistem secara menyeluruh dari sisi regulasi, administrasi, hingga keterlibatan aktif para pengusaha logistik.
Irjen Pol. Wibowo sendiri senantiasa menekankan bahwa keberhasilan dalam menjaga keselamatan serta ketertiban lalu lintas adalah hasil dari kolaborasi lintas sektor yang kuat. Dengan mengusung semangat “Semua Karena Kita”, beliau meyakini bahwa keterlibatan kementerian, instansi terkait, pemerintah daerah, hingga kesadaran masyarakat adalah kunci utama. Pendekatan berbasis data ini menjadi langkah krusial bagi Polri, mengingat penegakan hukum secara konvensional dirasa tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan kompleksitas transportasi modern saat ini.
Bagi pelaku usaha logistik, kepatuhan terhadap aturan dimensi dan muatan kini telah bergeser makna menjadi indikator utama reputasi perusahaan. Perusahaan yang konsisten mematuhi ketentuan akan lebih dipercaya oleh pemilik barang, sementara pelanggaran yang dilakukan berulang kali justru berisiko merusak citra profesional yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Meskipun estafet kepemimpinan di Korlantas Polri telah berganti pasca pelantikan Irjen Pol. Wibowo pada 4 Juli 2026, agenda transformasi digital dan penegakan hukum berbasis teknologi tetap berjalan tanpa jeda. Upaya memastikan setiap kendaraan angkutan tertib di jalan raya merupakan wujud nyata kepolisian dalam merawat kepercayaan publik sekaligus menjaga rantai distribusi logistik nasional tetap aman dan efisien sesuai dengan target besar menuju Indonesia bebas ODOL pada 2027.
